Sejarah Desa

 

ASAL MUASAL NAMA

Nama Pejeng mulai dikenal dunia sejak 1705 melalui laporan naturalis Belanda GE Rumphias berjudul Amboinsche Reteitkamer. Dalam laporan tersebut, Rumphius menyebut keberadaan genderang (nekara) berbahan perunggu yang kemudian hari disebut Bulan Pejeng. Rumphius sendiri belum pernah melihat benda tersebut. Dia mendapat informasi dari orang lain yang menyatakan bahwa di Pejeng ada benda misterius dari perunggu. Benda ini dianggap meteorit dan bidang pukulnya yang bulat dianggap sebagai bulatan roda. Rumphius menulis, benda ini semula tergeletak di tanah, tidak seorang pun yang berani memindahkan karena takut mendapat celaka.

Penemuan Bulan Pejeng ini seperti “pembuka pintu” masuk ke zaman Bali Kuno, bahkan zaman Pra-Sejarah. Inventarisasi kepurbakalaan yang dilakukan Oudheidkundige Dienst (OD) atau Jawatan Purbakala Pemerintah Hindia Belanda, yang kemudian diteruskan oleh Balai Kepurbakalaan Indonesia, menemukan kenyataan yang mengejutkan: Desa Pejeng memiliki peninggalan arkeologis yang amat beragam dan tersebar hampir di seluruh pelosok desa. Peninggalan-peninggalan purba dan tulisan-tulisan yang ada membuat para ahli memperkirakan Pejeng adalah pusat Kerajaan Bali Kuno (883-1343 M).

Kata “pejeng” sendiri diduga berasal dari kata “pajeng” yang berarti payung, karena dari desa inilah raja-raja Bali Kuno memayungi rakyatnya. Ada juga yang menduga berasal dari kata pajang, bahasa Jawa Kuno yang berarti sinar. Diyakini, dari sinilah sinar kecemerlangan dipancarkan ke seluruh jagat. Akan tetapi, bagi orang-orang tua di Pejeng, nama itu bukan nama asli desa. Sudah mengalami perubahan. Menurut mereka, sebelum Pejeng desa itu disebut Soma Negara, ibukota Kerajaan Singamandawa.

MASA PRA-SEJARAH

Bulan Pejeng yang kini disimpan di Pura Penataran Sasih adalah nekara terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia: tinggi 186,5 cm dan garis tengah bidang pukul 160 cm. Nekara bertipe moko ini dalam perkembangan lebih lanjut menjadi model pertama untuk semua jenis moko yang kini banyak dijumpai di wilayah Indonesia lainnya dalam ukuran lebih kecil.

Nama nekara terdapat dalam berbagai bahasa mulai dari kettledrum (Inggris), pauke atau metalltrommeln (Jerman), ketletrom (Belanda), kedeltrommeln (Denmark), hingga tambour metallique (Prancis), sebagai nama yang paling sering digunakan. Di Indonesia, nekara memiliki nama lokal beragam, seperti bulan (sasih) untuk menyebut nama nekara dari Pejeng (Bali), tifa guntur (Maluku), makalamau (Sangeang), moko (Alor), kuang (Pulau Pantar), dan wulu (Flores Timur).

Bulan Pejeng berasal dari kebudayaan logam terutama perunggu di Asia Tenggara dimulai sekitar 3000-2000 SM berdasarkan hasil temuan di situs Dongson, Provinsi Thanh Hoc, Vietnam Utara. Nekara yang masih disakralkan oleh masyarakat Bali ini menunjukkan, bahwa di Masa Pra-Sejarah Pejeng telah dihuni oleh masyarakat yang memiliki tingkat kebudayaan tinggi dan terhubung dengan masyarakat internasional. Dan, jauh sebelum pengaruh agama Hindu sampai di Bali.

PUSAT KERAJAAN BALI KUNO

Keberadaan Kerajaan Bali pada masa lampau merupakan satu kesatuan wilayah kerajaan yang berdaulat, otonom, dan menjalankan pemerintahan sendiri terlepas dari ikatan-ikatan birokrasi dengan kerajaan-kerajaan lain. Hal ini terlihat dari ungkapan-ungkapan yang ditemukan di beberapa prasasti berbahasa Sansekerta di Pejeng. Salah satu prasasti tersebut berangka tahun 875 Saka/953 M yang menyebut nama “Sri Walipuram”. “Walipuram” mengandung arti, bahwa Bali merupakan suatu kerajaan. Selain juga ada beberapa prasasti yang menyebut kata baladwipamandala, misalnya Prasasti Klandis menyebutkan “… ring maniratna singhasana siniwi sabalidwipamandala…” artinya: “… (sang raja) yang duduk di atas singgasana bertahtakan emas-permata dipuja oleh seluruh rakyat di wilayah Pulau Bali…” Selanjutnya dalam Prasasti Dausa Indrakila A II (983 Saka/1061 M): “… nityasa kuminking sakaparipunnakna nikang balipamandala…” artinya: “… (raja) senantiasa memikirkan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Pulau Bali…”. Selain ungkapan tersebut, dalam Prasasti Cempaga A yang berangka tahun 1103 Saka/1181 M, Bali disebut dengan istilah “baliwipanagara” yang dapat diartikan Bali merupakan suatu Negara.

Keberadaan Kerajaan Bali Kuno ini juga dikuatkan dengan peninggalan arca-arca kuno yang diletakkan dalam lingkungan pura di Pejeng yang diayomi oleh masyarakat sampai sekarang, Misalnya saja, Arca Bhairawa di Pura Kebo Edan., Arca Ratu Mecaling di Pura Pusering Jagat (Pura Tasik), Pura Manik Galag (Pura Manik Corong) sebagai Pura Sad Kahyangan atau setananya Bhatara Manik Galang dan Pura Penataran Sasih.

Penemuan fragmen-fragmen pada prasasti di Pejeng juga mengungkap sejarah dan perkembangan aliran agama di Bali sejak sebelum abad ke-8 M. Penelitian ahli purbakala Dr. R. Goris yang diterbitkan pada 1926 menyebutkan, di masa Raja Dharma Udayana terapat sembilan sekte agama dengan penganut yang hidup berbaur dan berdampingan, yakni: Siva Siddhanta, Pasupata, Bhairava, Vaisnava, Bodha (Soghata), Brahmana, Rsi, Sora (Surya) dan Ganapatya. Ke-sembilan sekte itu kemudian dikristalisasi oleh Senapati Mpu Rajakerta yang lebih dikenal sebagai Mpu Kuturan, dalam bentuk pemujaan kepada Tri Murti yang melandasi pembangunan Desa Pakraman atau Desa Adat Bali hingga kini. Penyatuan sekte-sekte itu dipercaya terjadi di Pura Samuan Tiga, Pejeng.

MAJAPAHIT DAN DINASTI GELGEL

Pejeng sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Bali Kuno yang menurunkan raja-raja besar dari Dinasti Warmadewa, berakhir setelah penyerbuan Patih Gajah Mada dari Majapahit ke Bali pada 1343. Pusat Kerajaan dipindahkan ke Gelgel. Pada 1686, pasca raja terakhir Dinasti Gelgel Dalem Dimade wafat, pusat kerajaan dipindahkan Klungkung. Pada periode Klungkung inilah, kekuasaan di Bali terpecah menjadi sembilan swapraja atau kerajaan kecil.

Di periode tersebut di atas, Desa Pejeng menjadi tempat istana Dalem Tarukan yang disebut Jero Agung. Kemudian setelahnya, Puri Pejeng diperintah oleh Tjokorda Gede Mayun keturunan dari Dalem Dimade. Ida Tjokorda Gede Mayun berdasarkan buku silsilah orang-orang besar dan orang suci di Bali menurunkan putra antara lain: Tjokorda Ratu, Tjokorda Bungkulan, Tjokorda Putu Belusung, Anak Agung Putu Sanding dan Tjokorda Mayun di Puri Blahbatuh.

PENDUDUKAN BELANDA DAN JEPANG

Belanda berkuasa sepenuhnya di Bali pasca jatuhnya Kerajaan Klungkung pada 1909. Pada 1 Juli 1938 Bali dibagi menjadi delapan distrik, yakni Buleleng, Jemberana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Kelungkung dan Karangasem. Pejeng sendiri kemudian masuk dalam wilayah admistratif Distrik Gianyar.

Kedatangan Jepang mengawali periode baru untuk Pejeng dan Bali. Delapan distrik yang dibentuk Belanda disatukan di bawah pemerintahan Pasukan Angkatan Darat Jepang (Rikugun). Setalah suasana stabil, kekuasaan diserahkan pada pemerintahan sipil. Pada saat itu Pejeng dipimpin oleh Tjokorda Anom Sandat.

REVOLUSI KEMERDEKAAN

Pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, masyarakat Bali terbelah menjadi dua kubu: Pro-Belanda yang mendukung Negara Indonesia Timur bikinan Belanda dan Pro-Republik yang dipimpin oleh Soekarno dan Mohammad Hatta di Jakarta. Kelompok Pro-Belanda mendirikan kelompok pemuda bernama Badan Keamanan Negara di Klungkung dan Pemuda Pembela Negara (PPN) di Gianyar. Sedangkan Pro Republik membentuk Angkatan Muda Indonesia (AMI) yang kemudian melebur menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI).

PPN bergerak sangat aktif memburu para pejuang PRI, khususnya di Gianyar. Setelah NICA masuk pada Maret 1946, PPN mendapat bantuan senjata. Operasi pemburuan pemuda semakin gencar. Pemuda di Pejeng memilih untuk Pro-Republik dengan menjadi anggota PRI dan mempelopori perlawanan melawan kelompok PPN. Selama tiga tahun pertama revolusi PPN telah berhasil menangkap dan mengeksekusi banyak tokoh penting pemuda di Gianyar, termasuk tujuh orang pejuang dari Pejeng, salah satunya Tjokorda Anom Sandat.

DARI NIT KE NKRI

Berdasarkan Konferensi Denpasar pada 7-24 Desember 1946 di pendopo Bali Hotel, dibentuk Negara Indonesia Timur (NIT) dengan ibukota di Makassar. Bali ikut masuk di dalamnya. Susunan pemerintahan di Bali dikembalikan seperti pada zaman raja-raja dulu, yakni pemerintahan dipegang oleh raja yang dibantu oleh patih, punggawa, perbekel dan kelian. Selain itu, juga dibentuk Dewan Raja-Raja yang berkedudukan di atas raja. Baru pada Konferensi Meja Bundar (KMB) Bali dan kawasan Sunda Kecil lainnya masuk menjadi anggota Republik Indonesia Serikat (RIS), dan pada 17 Agustus 1950 RIS diubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di masa ini, Bali dibagi menjadi delapan wilayah administrasi tingkat II (kabupaten), dan Pejeng jadi bagian Daerah Tingkat II Gianyar.

PEMEKARAN DI MASA PEMBANGUNAN

Wilayah Desa Pejeng dimekarkan menjadi lima desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 07/414/13/682/Pem/1980 tertanggal 1 April 1980 tentang Pemekaran atau Pembentukan Desa-Desa Persiapan. Kelima desa tersebut adalah: Desa Persiapan Pejeng Kaja (meliputi 7 banjar), Desa Persiapan Pejeng Kangin (8 banjar), Desa Persiapan Pejeng Kelod (6 banjar), Desa Persiapan Pejeng Kawan, (6 banjar) dan Desa Pejeng sendiri sebagai Desa Induk yang mewilayahi 6 banjar.

Sejak pemekaran tersebut, Desa Pejeng telah mengalami tiga kali pergantian kepemimpinan, Tjokorda Gde Putra Pemayun (1980-1998), Cokorda Gde Ngurah Pemayun (1998-2012), dan Cokorda Agung Gd Kusuma Yudha Pemayun (2012- sekarang).